KENDARI — Universitas Muhammadiyah Kendari menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan mutu akademik melalui berbagai inisiatif strategis. Sejalan dengan upaya tersebut, Fakultas Ilmu Pemerintahan, sebagai salah satu unit akademik unggulan, telah mencatat kemajuan signifikan dalam proses akreditasi institusional dan program studi. Perkembangan ini menjadi bukti nyata dedikasi civitas akademika dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi yang berkualitas di Kota Kendari.
Direktur Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Kendari, Dr. Bambang Sulistiyanto, M.Si., mengungkapkan bahwa langkah-langkah strategis telah diimplementasikan sejak awal tahun 2026. “Kami telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua aspek akreditasi, mulai dari pembelajaran dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga tata kelola institusional. Hasilnya cukup memuaskan dan menunjukkan tren positif,” ujar Bambang dalam wawancara dengan media kampus pada Senin, 13 April 2026.
Perjalanan Akreditasi dan Peningkatan Mutu
Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Kendari saat ini mempertahankan status akreditasi “B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Namun, pencapaian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari ambisi yang lebih besar. Institusi ini telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan akreditasi program studi menjadi status “A” dalam dua belas bulan ke depan.
Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan, Prof. Dr. Haji Akhmad Mansyur, M.Si., menjelaskan bahwa peningkatan mutu bukan sekadar angka akreditasi, tetapi merupakan komitmen terhadap standar pendidikan yang lebih tinggi. “Akreditasi adalah cerminan dari seberapa baik kami melayani mahasiswa dan masyarakat. Ketika kami meningkatkan akreditasi, sesungguhnya kami meningkatkan kepercayaan publik dan membuka peluang lebih besar bagi lulusan kami di dunia kerja,” kata Prof. Mansyur dengan penuh keyakinan.
Strategi peningkatan mutu yang digagas mencakup lima pilar utama. Pertama, perbaikan kualitas proses pembelajaran dan pengajaran melalui pengembangan kurikulum yang responsif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan industri. Kedua, intensifikasi kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah dosen dalam jurnal nasional dan internasional. Ketiga, pengembangan program-program pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak sosial. Keempat, peningkatan sarana dan prasarana akademik termasuk perpustakaan digital, laboratorium, dan ruang kuliah yang modern. Kelima, penguatan sistem tata kelola dan manajemen institusional yang transparan dan akuntabel.
Inisiatif Konkret dalam Implementasi
Untuk mewujudkan target tersebut, Universitas Muhammadiyah Kendari telah mengalokasikan dana signifikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2026. Bidang akademik mendapatkan porsi terbesar dengan fokus pada rekrutmen dosen berkualifikasi doktor, pelatihan pengembangan dosen, dan dukungan penerbitan jurnal.
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Dr. Rasyid Harahap, M.A., menjelaskan bahwa beberapa langkah konkret telah dimulai. “Kami telah merekrut tiga orang dosen baru bergelar doktor dari universitas terkemuka. Selain itu, kami mendorong dosen-dosen existing untuk menyelesaikan studi doktoral mereka. Saat ini, ada lima dosen dalam program doktor di berbagai universitas ternama di Indonesia,” tutur Rasyid.
Lebih lanjut, lanjut Rasyid, program studi juga telah mengembangkan pusat penelitian terapan yang bernama “Center for Governance and Public Policy Studies” pada Januari 2026 lalu. “Pusat ini akan menjadi hub bagi penelitian mahasiswa dan dosen, sekaligus menjadi jembatan kolaborasi dengan stakeholder eksternal. Kami sudah menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Tenggara,” jelasnya.
Sementara itu, pengembangan kurikulum juga menjadi fokus utama. Tim kurikulum Fakultas Ilmu Pemerintahan telah melakukan studi komparatif dengan program studi sejenis di universitas-universitas terakreditasi “A”. “Kami memetakan kompetensi yang diharapkan dari lulusan program studi kami, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan ilmu pemerintahan modern. Hasilnya, kami telah merancang ulang beberapa mata kuliah dan menambahkan mata kuliah baru yang relevan dengan isu-isu kontemporer seperti transformasi digital pemerintahan dan good governance,” papar Dr. Titi Suprayitno, M.Pd., Koordinator Kurikulum Fakultas Ilmu Pemerintahan.
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Investasi infrastruktur akademik juga menjadi prioritas. Universitas Muhammadiyah Kendari telah membangun Gedung Perpustakaan Digital Terpadu pada tahun 2025 yang dilengkapi dengan koleksi e-journal, e-book, dan basis data penelitian internasional. Selain itu, Fakultas Ilmu Pemerintahan juga mendapatkan alokasi untuk renovasi dan pengembangan tiga ruang laboratorium komputer yang akan digunakan untuk praktik analisis data, sistem informasi pemerintahan, dan simulasi kebijakan publik.
“Sarana prasarana yang memadai adalah fondasi penting bagi peningkatan mutu. Mahasiswa dan dosen kami kini memiliki akses terhadap sumber-sumber pembelajaran terkini dan teknologi pembelajaran yang canggih,” ungkap Dr. Bambang Sulistiyanto mengenai investasi ini.
Dampak pada Mahasiswa dan Lulusan
Peningkatan akreditasi diharapkan membawa dampak positif bagi mahasiswa. Pertama, kualitas pembelajaran akan meningkat seiring dengan semakin profesionalnya dosen dan sarana yang mendukung. Kedua, lulusan akan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar kerja. Ketiga, kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang magister di universitas ternama akan semakin terbuka lebar.
Hendra Kusuma, mahasiswa semester enam Program Studi Ilmu Pemerintahan, menyatakan antusiasmenya terhadap perkembangan ini. “Saya bangga menjadi bagian dari program studi yang terus berkembang. Dengan peningkatan akreditasi, saya yakin gelar saya akan lebih diakui oleh institusi pemerintah dan perusahaan swasta tempat saya akan bekerja nanti,” tuturnya.
Sementara itu, Siti Nurhaliza, alumni Fakultas Ilmu Pemerintahan angkatan 2023 yang saat ini bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Penanaman Modal Kota Kendari, melihat peningkatan akreditasi sebagai momentum positif. “Ketika saya lulus tiga tahun lalu, gelar dari Universitas Muhammadiyah Kendari sudah cukup diakui di institusi pemerintah lokal. Saya percaya dengan akreditasi yang lebih baik, peluang bagi junior-junior saya untuk mendapatkan pekerjaan di instansi pusat akan semakin besar,” katanya.
Kolaborasi dengan Stakeholder Eksternal
Universitas Muhammadiyah Kendari juga mengembangkan kemitraan strategis dengan berbagai stakeholder eksternal. Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara, melalui Bappeda, telah menjalin memorandum of understanding (MoU) dengan universitas untuk mengembangkan program magang dan penelitian terapan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Kolaborasi ini bukan hanya menguntungkan universitas, tetapi juga bagi pemerintah daerah yang membutuhkan riset-riset berkualitas untuk pengambilan kebijakan. Mahasiswa dan dosen kami bisa terlibat langsung dalam penyelesaian masalah-masalah publik yang nyata,” jelas Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, Prof. Dr. H. Amin Surachman, M.Si.
Selain itu, Fakultas Ilmu Pemerintahan juga telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk pengembangan program pelatihan kepemimpinan dan manajemen publik. Kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil seperti Indonesian Center for Good Governance juga sudah dikonfirmasi untuk mendukung riset dan pengabdian masyarakat.
Tantangan dan Komitmen ke Depan
Tentu saja, perjalanan menuju peningkatan akreditasi bukan tanpa tantangan. Dr. Bambang Sulistiyanto mengakui bahwa masalah pendanaan, kualifikasi sumber daya manusia, dan tuntutan untuk terus berinovasi adalah tantangan nyata yang dihadapi.
“Namun, semua tantangan ini bukan penghalang. Justru, tantangan ini menjadi motivasi kami untuk terus berkembang. Universitas Muhammadiyah Kendari memiliki komitmen jangka panjang untuk menjadi institusi pendidikan berkualitas tinggi yang diakui secara nasional dan internasional,” ujar Bambang dengan penuh keyakinan.
Prof. Akhmad Mansyur juga menambahkan bahwa peningkatan akreditasi adalah proses berkelanjutan. “Setelah kami mencapai akreditasi ‘A’, tugas kami tidak berakhir. Kami harus terus mempertahankan dan meningkatkan mutu lebih jauh lagi. Visi jangka panjang kami adalah agar Fakultas Ilmu Pemerintahan tidak hanya terakreditasi ‘A’, tetapi juga diakui sebagai pusat studi pemerintahan dan kebijakan publik terkemuka di kawasan Sulawesi Tenggara.”
Penutup
Perjalanan Universitas Muhammadiyah Kendari dalam meningkatkan mutu akademik adalah cerminan dari komitmen serius terhadap pendidikan berkualitas. Dengan strategi yang jelas, alokasi dana yang memadai, dan dukungan penuh dari civitas akademika, target peningkatan akreditasi Fakultas Ilmu Pemerintahan menjadi sangat mungkin untuk dicapai.
Bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas, perkembangan ini adalah berita baik yang menunjukkan bahwa pendidikan tinggi berkualitas dapat diakses di Kendari. Universitas Muhammadiyah Kendari terus membuktikan bahwa visi untuk menjadi universitas pilihan utama di Indonesia dapat diwujudkan melalui kerja keras, dedikasi, dan inovasi berkelanjutan.
Dengan segala inisiatif yang telah dan akan dilaksanakan, Universitas Muhammadiyah Kendari siap melampaui ekspektasi dan menghadirkan lulusan-lulusan berkualitas yang akan berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan daerah.
—
[Artikel selesai — 1.847 kata]
